KAMPUNG MELAYU REJANG LEBONG

Komunitas Peduli Pendidikan UNY

2009-10-20T07:41:00.000-07:00

Komunitas Peduli Pendidikan UNY

Di ketuai oleh Sdr. Rudiono, tentunya saja masih menjadi mahasiswa aktif Fak. Ilmu Sosial & Ekonomi Jur. Pendidikan Geografi Angkatan 2006, di Universitas Negeri Yogyakarta, komunitas ini meyakinkan keberadaannya untuk lebih peduli terhadap dunia pendidikan, tidak saja meng-khusus-kan pada pemberdayaan guru namun juga seluruh aktivitas komunitas ini tidak terbatas pada kegiatan workshop namun juga terlibat aktif pada kegiatan seminar tingkat propinsi bahkan nasional.

KPP UNY, yang sedang berkembang ini ber-anggota-kan 20an dengan model voulenteer, dimana KPP UNY dibina dan dibimbing langsung oleh Ketua WSPK Lemlit UNY Ibu Siti Irene Astuti, yang juga dalam kesehariannya beliau adalah dosen para anggota komunitas ini, dan saat ini KPP UNY sedang ber-fokus pada portal e-learning sicerdik.depdiknas.go.id yang dimiliki oleh PT. SIMS – Jogja Medianet, bersama-sama dengan Ozone Production, mengelola dan memberikan pelatihan-pelatihan singkat kepada yang membutuhkannya, khusus-nya pada para guru yang non mata pelajaran TIK.

Jum;at dan Sabtu, 16 dan 17 Oktober 2009 yang lalu bertempat di JEC, KPP UNY berhasil memberikan sumbangsih-nya untuk mensukses-kan kegiatan berskala nasional yaitu event e-Pendidikan Pustekkom Depdiknas, dimana Jogja menjadi salah satu dari 20 kota yang dijadikan event akbar tahunan ini, bukan saja seminar untuk para guru, juga ada kegiatan lainnya berupa perlombaan untuk siswa SD, SLTP dan SLTA/SMK, tidak kurang dari 1500an orang hadir pada event ini.

Adalah suatu kebanggan buat kami bisa terlibat aktif dalam kegiatan seperti ini, bukan saja sukses dalam pelenggaraan namun juga dapat melibatkan banyak pihak untuk ber-sama-sama belajar mengelola sebuah event pendidikan adalah menjadi sangat penting….”ujar Bp. Eka Indarto selaku Branch Manager PT. SIMS – Jogja Medianet, disela-sela pada pembukaan seminar hari ke-2 di JEC.

Tantangan terberat buat kami di KPP UNY adalah dimana fokus kami kepada bapak dan ibu guru, adalah masalah usia dan pengalaman atau jam terbang kami yang masih harus terus ditambah, namun kami berkeyakinan bahwa kesempatan seperti ini adalah salah satu cara kami untuk terus berproses agar KPP UNY bisa lebih maju dan tentunya bermanfaat banyak buat anggota dan masyarakat luas…”terang Rudiono selaku Ketua KPP UNY.

Seminar hari kedua, dengan tema “Penelitian Tindakan Kelas ; Guru Juga Belajar”, dihadiri oleh Bp. Rusdjy S Arifin dari Pustekkom

-Depdiknas Jakarta, dan dibuka langsung oleh Bp. Eka Indarto, sedangkan materi tersebut dibawakan oleh Ibu Siti Irene Astuti, yang dihadiri oleh 150an Guru, Kepala Sekolah, Mahasiswa dan masyarakat umum, peserta terdiri dari berbagai daerah seperti Magelang, Purworejo, Kebumen, Jepara, Balikpapan dan tentunya dari daerah DIY dsk-nya.

sumber : http://www.jogjamedianet.com (YT)

2009-04-29T06:22:00.000-07:00

”Mengenal, Mencintai dan Menyatukan Indonesia Melalui Geografi”

[ Humas FISE - 24 Apr 2009]

Dalam rangka memperingati Dies Natalis UNY yang ke-45 Fakultas Ilmu Sosial & Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (FISE UNY) akan menyelenggarakan Temu Alumni & Seminar Nasional “Mengenal, Mencintai dan Menyatukan Indonesia Melalui Geografi”, Minggu 3 Mei 2009, di Ruang Sidang Utama Rektorat UNY. Akan hadir sebagai pembicara Prof. Dr. Nursid Sumaatmadja( Penulis dan Pakar Pendidikan Geografi UPI Bandung), dengan sub tema Merekonstruksi Kurikulum Pendidikan Geografi di Sekolah, Prof. Dr. Saidiharjo (Penulis dan Pakar Pendidikan Geografi UNY), dengan subtema; Reorientasi Kurikulum Geografi bervisi Menyatukan dan Mencintai Indonesia, Prof. Dr. Rijanta, M.Sc (Kepala Pusat Studi Perencanaan Regional Fak. Geografi), Sub tema ; Peranan Pendidikan Geografi dalam Pembangunan Indonesia Indonesia., Prof. Dr. Totok Gunawan (Pengelola Program Magister Pengelolaan Lingkungan SPS UGM) Sub tema : Peranan Geografi dalam Menyatukan Indonesia. Dan akan disertai dengan pemakalah pendamping. Menurut Korodinator Humas Dies Natalis ke 45 UNY, sekaligus Kadiv Humas Eksternal UNY Lena Satlita, M.Si, seminar ini diadakan dilatarbelakangi karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai tujuh belas ribu lebih dan jumlah suku bangsa yang sangat banyak. Dengan banyaknya suku bangsa, jumlah pulau, dan pengelolaan negara yang belum berkeadilan, serta derasnya arus globalisasi yang memungkinkan berkembang liarnya arus pemikiran yang mengerosi nilai-nilai nasionalisme di kalangan anak bangsa, menyebabkan Indonesia rentan terhadap perpecahan. Hal ini terrefleksi pada terdapatnya wilayah-wilayah di Indonesia yang sering terjadi konflik dan ingin memisahkan diri dari NKRI. Untuk mengatasi potensi negatif tersebut salah satunya melalui pendidikan. Permasalahannya adalah kurikulum pendidikan yang ada saat ini belum bervisi mengenal, mencintai, dan menyatukan Indonesia. Lena menambahkan, “Salah satu mata pelajaran yang dianggap paling strategis untuk mengenal potensi fisik dan nonfisik Indonesia adalah geografi. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk membangun strategi pendidikan geografi melalui perumusan kurikulum geografi yang bervisi mengenal, mencintai, dan menyatukan segenap elemen bangsa ini. Melalui pendidikan geografi kita bangun kemandirian bangsa. Selain itu, kurikulum geografi yang berlaku di Indonesia selalu mengalami perubahan sebagai bentuk dinamika pendidikan dalam menjawab tantangan jaman yang telah berubah. Namun demikian kurikulum geografi yang ada sering bersifat rigid dan tumpang tindih (overlaping). Bahkan rantai kognitifnya sering kurang berkaitan, sehingga logis bila efek terhadap pembentukan sikap dan wawasan keIndonesiaan juga menjadi tidak terejawantahkan. “Sebagai bentuk keterpanggilan anak bangsa dalam upaya lebih mengapresiasi negeri tercinta ini, Jurusan Pendidikan Geografi FISE UNY sebagai bagian dari elemen bangsa ini akan mengadakan seminar nasional dengan tema Mengenal, Mencintai, dan Menyatukan Indonesia melalui Geografi”, ungkap Lena. Seminar nasional ini mengundang akademisi, praktisi, mahasiswa, alumni, dan masyarakat pemerhati pendidikan geografi untuk menjadi peserta. Bagi peserta yang berminat untuk mengirimkan makalah dengan syarat ; Makalah merupakan naskah hasil penelitian atau kajian literatur yang belum pernah dipublikasikan di jurnal ilmiah dan bukan hasil plagiarisme. Naskah dikirim dalam bentuk hardcopy disertai softcopy dalam bentuk rtf ke alamat panitia atau melalui e-mail: geo_uny@yahoo.com.
Pengirim makalah yang lolos seleksi harus menyiapkan diri untuk mempresentasikan makalah. Biaya registrasi Rp 100.000,00 untuk pembuatan prosiding ditanggung oleh pemakalah. Bagi yang berminat dapat mendaftarkan diri sebagai peserta dan mengirimlkan makalah dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan pengiriman makalah dapat dikirim ke pusat informasi dan pengiriman makalah melalui pos di Panitia Seminar Nasional dan temu Alumni Jurusan Pendidikan Geografi FISE UNY kampus Karangmalang Yogyakarta 55281. Telpon (0274) 586168 pswt 386 atau lewat e-mail geo_uny@yahoo.com dengan kontribusi Mahasiswa Rp 50.000,- Alumni Rp 150.000,- dan Umum Rp 200.000,-. Peserta akan mendapatkan fasilitas berupa seminar kits, tea break, lunch, sertifikat (tidak termasuk transportasi dan akomodasi). Atau dapat mendaftarkan diri via telpon atau fax melalui ;

Contact person :
bapak Gunardo RB, M.Si (081328567832),
Bambang Syaeful Hadi (08882725544),
Nurul Khotimah, M.Si (0817273077).
Informasi lebih lengkap dapat dilihat di website www.uny.ac.id

SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

2009-04-20T06:21:00.000-07:00

Beberapa Penerapan Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) dalam Kehidupan

Oleh: Rudiono

(06405241017)

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi – Reguler angkatan 2006

Universitas Negeri Yogyakarta

I. Pendahuluan

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu sistem yang men-capture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spatial (keruangan) mereferensikan kepada kondisi bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti query dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan (http://ilmukomputer.org/2008/11/25/sistem-informasi-geografis-sig-untuk-tata-guna-lahan/).

Sistem Informasi Geografis dalam pengertian lain adalah informasi mengenai permukaan bumi dan semua objek yang berada diatasnya, yang menjadi kerangka bagi pengaturan dan pengorganisasian bagi semua tindakan selanjutnya. SIG merupakan teknologi untuk mengelola, menganalisa dan menyebarkan iniformsi geografis. Geografi tidak hanya sebuah subjek bagi kalangan akademik saja, melainkan sebuah disiplin ilmu yang serius yang mempunyai implikasi jutaan bahkan miliaran rupiah jika diterapkan pada sector bisnis dan pemerintahan. Pemilihan lokasi, target lapisan pemasaran, perencanaan penyebaran jaringan, membalas pada darurat, atau menuliskan kembali batas-batas wilayah suatu Negara, semuanya adalah semua permasalahn yang dapat di pecahkan melalui geografi. Menurut Richthhofen, Geographic adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi sesuai dengan referensi, atau studi mengenai area-area yang berbeda di permukaan bumi. Sedangkan menurut Vidal de la Blace, Geographic adalah ilmu mengenai tempat-tempat (Place) yang sangat mengkonsentrasikan diri kualitas-kualitas dan potensi-potensi suatu Negara. SIG (Sistem Informasi Geografis) adalah system yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan manipulasi informasi geografis. SIG atau GIS (Geographic Information System) suatu bentuk sistem informasi yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai antar muka. Aplikasi SIG saat ini banyak digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang berkaitan dengan pemajuan (wilayah geografis).

SIG merupakan sistem berbasis komputer yang didesain untuk mengumpulkan, mengelola, memanipulasi, dan menampilkan informasi spasial (keruangan) berupa informasi yang mempunyai hubungan geometrik dalam arti bahwa informasi tersebut dapat diukur, dihitung, dan disajikan dalam sistem koordinat rujukan/bidang hitung yang baku, dengan data berupa data digital yang terdiri dari data posisi (data spasial) dan data semantiknya (data atribut).

II. Konsep SIG

Sumber data untuk keperluan SIG dapat berasal dari data citra, data lapangan, survey kelautan, peta, sosial ekonomi, dan GPS. Selanjutnya diolah di laboratorium atau studio SIG dengan software tertentu sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan produk berupa informasi yang berguna, bisa berupa peta konvensional, maupun peta digital sesuai keperluan user, maka harus ada input kebutuhan yang diinginkan user, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Diagram Proses SIG

III. Komponen SIG

Komponen utama Sistem Informasi Geografis dapat dibagi ke dalam lima komponen utama, yaitu:

1. Perangkat keras (Hardware)

2. Perangkat lunak (Software)

3. Pemakai (User)

4. Data

5. Metode

Untuk mendukung suatu Sistem Informasi Geografis, pada prinsipnya terdapat dua jenis data, yaitu:

A. Data spasial

Data yang berkaitan dengan aspek keruangan dan merupakan data yang menyajikan lokasi geografis atau gambaran nyata suatu wilayah di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, atau pun gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat x,y (vektor) atau dalam bentuk image (raster) yang memiliki nilai tertentu.

B. Data non-spasial

Disebut juga data atribut, yaitu data yang menerangkan keadaan atau informasi-informasi dari suatu objek (lokasi dan posisi) yang ditunjukkan oleh data spasial. Salah satu komponen utama dari Sistem Informasi Geografis adalah perangkat lunak (software). Dalam pendesainan peta digunakan salah satu software SIG yaitu MapInfo Profesional 8.0. MapInfo merupakan sebuah perengkat lunak Sistem Informasi Geografis dan pemetaan yang dikembangkan oleh MapInfo Co. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai alat yang dapat membantu dalam memvisualisasikan, mengeksplorasi, menjawab query, dan menganalisis data secara geografis (http://www.ittelkom.ac.id /library/index.php? option=com_content&view=article&id=441:-sistem-informasi-geografis-sig&catid=25:industri&Itemid=15).

IV. Sistem Informasi Geografis Berbasis Web

WebGIS atau WebGIS bisa dikatakan adalah sebuah web mapping yang berarti pemetaan internet, tetapi bukan memetakan internet, dan tidak berarti hanya menampilkan peta (yang berupagambar yang statis) ke dalam sebuah situs internet. Jika hanya menampilkan peta statis pada sebuah situs maka tidak perbedaan antara web mapping dengan peta yang ada pada media tradisional lainya.Web mapping bukanlah memindahkan aplikasi GIS desktop ke dalam bentuk web-based walupun memungkinkan untuk itu. Pengguna internet berasal dari berbagai kalangan dengan berbagai kemampuan atas GIS, dari yang tidak tahu sampai ahli.Web mapping memanfaatkan fungsi interaktifitas yang ada pada aplikasi GIS dalam bentuk web. Bentuk umum arsitektur berbasis peta di web dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Pada gambar diatas, interaksi antara klien dengan server berdasar skenario request dan respon. Web browser disisi klien mengirim request ke server web. Karena server web tidak memiliki kemampuan pemrosesan peta, maka request berkaitan denan pemrosesan peta akan diteruskan oleh server web ke server aplikasi dan Mapserver. Hasil pemrosesan akan dikembalikan lagi melalui server web, terbungkus dalam bentuk file HTML atau applet.

Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan Sistem Informasi lainnya yang membuatnya menjadi berguna untuk berbagai kalangan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang akan terjadi.

Kemampuan SIG antara lain:

A. Memetakan Letak

Data realita di permukaan bumi akan dipetakan ke dalam beberapa layer dengan setiap layernya merupakan representasi kumpulan benda (feature) yang mempunyai kesamaan, contohnya layer jalan, layer bangunan, dan layer customer (gambar 1). Layer-layer ini kemudian disatukan dengan disesuaikan urutannya.

Setiap data pada setiap layer dapat dicari, seperti halnya melakukan query terhadap database, untuk kemudian dilihat letaknya dalam keseluruhan peta. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk mencari dimana letak suatu daerah, benda, atau lainnya di permukaan bumi. Fungsi ini dapat digunakan seperti untuk mencari lokasi rumah, mencari rute jalan, mencari tempat-tempat penting dan lainnya yang ada di peta. Orang dapat pula melihat pola-pola yang mungkin akan muncul dengan melihat penyebaran letak-letak feature, misalnya sekolah, pelanggan, daerah miskin dan sebagainya.

B. Memetakan Kuantitas

Orang sering memetakan kuantitas, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan jumlah, seperti dimana yang paling banyak atau dimana yang paling sedikit. Dengan melihat penyebaran kuantitas tersebut dapat mencari tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan, ataupun juga untuk mencari hubungan dari masing-masing tempat tersebut. Pemetaan ini akan lebih memudahkan pengamatan terhadap data statistik dibanding database biasa.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan pakaian anak yang akan menyebarkan brosurnya akan terbantu dengan mengetahui daerah-daerah mana yang punya banyak keluarga dengan anak kecil dan mempunyai pendapatan yang tinggi. Contoh SIG memetakan jumlah penderita cancer di teluk Cod direlasikan dengan penggunaan lahan. Pemetaan ini digunakan untuk menganalisa apakah penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya berpengaruh terhadap kasus-kasus kanker yang terjadi.

C. Memetakan Kerapatan ( Densities )

Sewaktu orang melihat konsentasi dari penyebaran lokasi dari feature-feature, di wilayah yang mengandung banyak feature mungkin akan mendapat kesulitan untuk melihat wilayah mana yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Peta kerapatan dapat mengubah bentuk konsentrasi kedalam unit-unit yang lebih mudah untuk dipahami dan seragam, misal membagi dalam kotak-kotak selebar 10 km2, dengan menggunakan perbedaan warna untuk menandai tiap-tiap kelas kerapatan.

Pemetaan kerapatan sangat berguna untuk data-data yang berjumlah besar seperti sensus atau data statistik daerah. Dalam data sensus seperti gambar 3 misalnya, sebuah unit sensus yang mempunyai jumlah keluarga diatas 40 diberi warna hijau, 30-40 hijau muda dan seterusnya. Dengan cara ini orang akan lebih mudah melihat daerah mana yang kepadatan penduduknya tinggi dan mana yang kepadatan penduduknya rendah.

D. Memetakan Perubahan

Dengan memasukkan variabel waktu, SIG dapat dibuat untuk peta historikal. Histori ini dapat digunakan untuk memprediksi keadaan yang akan datang dan dapat pula digunakan untuk evaluasi kebijaksanaan. Pemetaan jalur yang dilalui badai, dapat digunakan untuk memprediksi kemana nantinya arah badai tersebut. Seorang manajer pemasaran dapat melihat perbandingan peta penjualan sebelum dan sesudah dilakukannya promosi untuk melihat efektivitas dari promosinya.

E. Memetakan Apa yang Ada di Dalam dan di Luar Suatu Area

SIG digunakan juga untuk memonitor apa yang terjadi dan keputusan apa yang akan diambil dengan memetakan apa yang ada pada suatu area dan apa yang ada diluar area. Sebagai contohnya, pada gambar 4 adalah peta sekolah, jalan, sirene dan lainnya dalam jarak radius 10 mil dari pembangkit listrik tenaga nuklir Palo Verde. Peta ini digunakan untuk dasar rencana apabila terjadi keadaan darurat. Adakalanya perlu untuk menentukan daerah yang diluar kriteria, misalnya untuk menentukan lokasi pabrik dilakukan di daerah dalam radius lebih dari 1 km.

V. Aplikasi Sistem Informasi Geografis

Pada sebuah aplikasi SIG, terdapat beberapa fasilitas yang merupakan standar untuk melengkapi peta yang tampil di layar monitor. antara lain :

A. Legenda

Legenda (legend) adalah keterangan tentang obyek-obyek yang ada di peta, seperti warna hijau adalah hutan, garis merah adalah jalan, simbol buku adalah universitas, dan sebagianya.

B. Skala

Skala adalah keterangan perbandingan ukuran di layar dengan ukuran sebenarnya.

C. zoom in / out

Peta di layar dapat diperbesar dengan zoom in dan diperkecil dengan zoom out.

D. Pan

Dengan fasilitas pan peta dapat digeser-geser untuk melihat daerah yang dikehendaki.

E. Searching

Fasilitas ini digunakan untuk mencari dimana letak suatu feature. Bisa dilakukan dengan meng-inputkan nama atau keterangan dari feature tersebut.

F. Pengukuran

Fasilitas ini dapat mengukur jarak antar titik, jarak rute, atau luas suatu wilayah secara interaktif

G. Informasi

Setiap feature dilengkapi dengan informasi yang dapat dilihat jika feature tersebut di Klik. Misal pada suatu SIG jaringan jalan, jika diklik pada suatu ruas jalan akan memunculkan data nama jalan tersebut, tipe jalan, desa-desa yang menjadi ujung jalan, dan jalan-jalan lain yang berhubungan dengan jalan itu.

H. Link

Selain informasi dari database, SIG memungkinkan pula meghubungkan data feature pada peta dengan data dalam bentuk lain seperti gambar, video, ataupun web. Pada gambar 5 adalah contoh link dari peta tentang probolingo yang jika di klik di bagian gunung Bromo akan memunculkan video, gambar-gambar, dan web tentang gunung Bromo.

Aplikasi SIG dapat memvisualkan secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dapat berjalan di desktop ataupun di web.

VI. Manajemen Tata Guna Lahan

Pemanfaatan dan pembangunan lahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Wilayah pembangunan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum dan jalur hijau. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembagunan utilitas-utilitas yang diperlukan.

Lokasi dari utilitas-utilitas yang akan dibangun didaerah perkotaan (urban) perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar kriteria-kriteria tertentu yang bisa menyebabkan ketidakselarasan. Contohnya pembangunan tempat sampah. Kriteria-kriteria yang bisa dijadikan parameter antara lain: diluar area pemukiman, berada dalam radius 10 meter dari genangan air, berjarak 5 meter dari jalan raya, dan sebagainya. Dengan kemampuan SIG yang bisa memetakan apa yang ada diluar dan didalam suatu area, kriteria-kriteria ini nanti akan digabungkan sehingga memunculkan irisan daerah yang tidak sesuai, agak sesuai, dan sangat sesuai dengan seluruh kriteria.

Untuk pembangunan pos polisi peta penyebaran penduduk, histori kecelakaan dan pelanggaran lalu-lintas, histori kejahatan dan perampokan, peta penyebaran pertokoan dan bank, bisa dijadikan dasar penentuan lokasi. Contoh lain misalnya lokasi pompa air untuk menyedot air sewaktu banjir, lokasi pembangunan pabrik, pasar, fasilitas-fasilitas umum, lokasi jaringan-jaringan listrik, telpon, air dan saluran pembuangan.

Setelah lokasi yang sesuai didapatkan, desain pembangunan utilitas tersebut dapat digabungkan dengan SIG untuk mendapatkan perspektif yang lebih riil. Didaerah pedesaan (rural) manajemen tataguna lahan lebih banyak mengarah ke sektor pertanian. Dengan terpetakannya curah hujan, iklim, kondisi tanah, ketinggian, dan keadaan alam, akan membantu penentuan lokasi tanaman , pupuk yang dipakai, dan bagaimana proses pengolahan lahannya. Pembangunan saluran irigasi agar dapat merata dan minimal biayanya dapat dibantu dengan peta sawah ladang, peta pemukiman penduduk, ketinggian masing-masing tempat dan peta kondisi tanah. Penentuan lokasi gudang dan pemasaran hasil pertanian juga dapat terbantu dengan memanfaatkan peta produksi pangan, penyebaran konsumen, dan peta jaringan transportasi.

Sebelum aplikasi SIG digunakan untuk pembantu pengambilan keputusan, tugas dari daerah terlebih dahulu memasukkan informasi sebanyak-banyaknya tentang kondisi dan potensi daerahnya. Data-data yang perlu disiapkan antara lain data peta, data statistik daerah, dan. Data peta dapat menggunakan data yang sudah ada yang disediakan oleh Bakosurtanal atau instansi lain. Jika data belum ada atau ingin membuat data yang lebih baru, daerah bisa membuat peta baru berdasar foto satelit atau foto udara. Sedangkan data statistik diambil dari sensus, data daerah dalam angka, dan hasil pendataan lainnya.

VII. Daftar Pustaka

________, 2007, Mapserver , http://mapserver.gis.umn.edu

Aziz, Muh. 2006. Sistem Informasi Geografis Berbasi Desktop dan Web, Yogyakarta, Gava Media.

Eddy Prahasta. 2001. Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Bandung: Informatika Bandung.

http://www.ittelkom.ac.id/library/index.php?option=com_content&view=article&id=441:-sistem-informasi-geografis-sig&catid=25:industri&Itemid=15, diakses 2 Maret 2009, Sistem Informasi Geografis (SIG), admin ITTELKOM.

www.gis.com, 2002, “What is GIS”, ESRI team.

Yomi Agung Susanto. 2008. APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS WEB (WEBGIS) UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DI KABUPATEN PACITAN. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo.

Peta Wilayah Kerja Bengkulu

2009-03-08T07:14:00.000-07:00

"Peta Wilayah Kerja Bengkulu"

Propinsi Bengkulu terbagi dalam 4 (empat) wilayah Kabupten/Kota, masing-masing Kabupten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Dari keempat wilayah tersebut baru 3 Kabupaten dengan 3 (tiga) UPTD SKB, yaitu: - UPTD SKB Arga Makmur (Bengkulu Utara); - UPTD SKB Curup (Rejang Lebong); dan - UPTD SKB Pino (Bengkulu Selatan). Jumlah total penduduk di propinsi ini sebesar 1.640.597 jiwa, dengan sebaran data dasar PLS sebagai berikut: 0-6 tahun (228.468), 7-12 tahun, tidak sekolah (10.606), 13-15 tahun, tidak sekolah (659.625), 16-29 tahun, tidak sekolah (10.290), prasejahtera (374.400), dan pengangguran (30.735)

Profil Desa

2009-03-08T07:01:00.000-07:00

Kampung Melayu adalah nama dari sebuah desa yang berada di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.Desa ini sekaligus menjadi ibukota kecamatan.Jarak antara Kampung Melayu-Curup(ibukota Kabupaten Rejang Lebong) hanya sekitar 25 km.Terletak di kaki Bukit Daun dengan ketinggian kira kira 900 m dari permukaan laut.Dengan kondisi relief permukaan bumi yang berbukit-bukit disertai dengan jenis tanah,iklim,dan suhu yang mendukung,daerah ini cocok untuk dikembangkan sebagai Kawasan Agropolitan yang ideal di Kabupaten Rejang Lebong.Apalagi masyarakat di daerah ini memiliki komitmen untuk menjadikan daerah dengan slogan "GEMAH RIPAH LOH JINAWI".

Kawasan yang luas dan subur ini memiliki banyak keunggulan,diantaranya sebagai salah satu kawasan di Kabupaten Rejang Lebong yang menyuplai palawija dan sayur mayur ke daerah-daerah disekitarnya terutama Sumatera Bagian Selatan.Produk pertanian yang menjadi unggulan dari daerah ini adalah cabai(cabe) dan tomat hibrida.Lepas dari itu masih banyak lagi yang dihasilkan daerah ini diantaranya :timun,terung,kacang panjang,buncis,dll.

Seperti disebutkan diawal,bahwa daerah ini sangat cocok dijadikan kawasan agropolitan dan juga tidak lepas kemungkinan nantinya dapat dikembangkan menjadi kawasan agrowisata dan agroindustri.Karena infrastruktur dan sarana penunjang lainya sedang mengalami kemajuan yang cukup berarti.Jalan desa yang dahulunya hanya jalan tanah kini sudah dibangun menjadi jalan aspal.Sarana transportasi cukup mudah dijumpai,sehingga memudahkan akses keluar daerah untuk memasarkan berbagai produk pertanian dan industri rumah tangga.Sarana pendidikan juga telah dilengkapi,sekolah menengah atas negeri yang sedang dalam proses pengerjaan pembangunan sebentar lagi akan dapat dioperasikan.Namun demikian siswa dari sekolah yang diberi nama SMA N 1 BERMANI ULU itu tetap bersekolah dengan memanfaatkan gedung sekolah SMP N 2 BERMANI ULU secara bergantian.Sementara itu,sarana pendukung lainya yaitu:Puskesmas Kampung Melayu,Kantor Pelayanan PLN,Lapangan Sepak Bola,Balai Desa,pasar,dan Koperasi Unit Desa.Selain sarana diatas,sebagai ibukota kecamatan juga telah berdiri Kantor Camat,Pos Polisi,dan Kantor Urusan Agama.

Menanti Visi Misi Calon Pemimpin yang Peduli Lingkungan Hidup

2009-03-08T06:44:00.000-07:00

Suara Mahasiswa dimuat oleh SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta 12 Februari 2009

Menanti Visi Misi Calon Pemimpin yang Peduli Lingkungan Hidup

Oleh : Rudiono *)

Event periodik bernama pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) segera akan diselenggarakan di negara kita. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 ini baru akan dimulai di bulan April untuk memilih wakil rakyat di lembaga legislatif. Baru kemudian pemilihan langsung presiden dan wakil presiden yang sedianya dilaksanakan di bulan Juli 2009.

Walaupun pemilihan presiden dan wakil presiden baru akan diselenggarakan sekitar lima bulan lagi, namun sepertinya gema pencapresan beserta wacana-wacana politik telah berkembang dan mengarah pada opini tentang capres dan cawapres mendatang. Oleh karenanya muncul berbagai spekulasi dan intrik-intrik politik dari masing-masing calon.

Sebut saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang baru-baru ini mengadakan rakornas di Kota Solo. Isu yang berkembang semula mengetengahkan nama-nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Megawati Sukarno Putri sebagai calon presiden yang diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih itu. Dari lima calon wapres yang direkomendasikan kader partai itu sebagian besar adalah wajah-wajah lama yang memiliki kans masing-masing dihadapan pendukungnya. Bahkan terkesan bahwa calon wapres yang diusulkan itu adalah rival-rival politik yang nantinya akan sama-sama bersaing menjadi presiden di Pemilu 2009 nanti. Belum lagi ditambah calon presiden independent yang ikut meramaikan bursa. Terbukti atau tidak, yang jelas rakyat Indonesia menanti seorang pemimpin yang punya komitmen tinggi untuk membawa masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan.

Hal yang akan kita soroti kali ini adalah visi dan misi serta program yang diusung masing-masing calon. Sekedar nostalgia pada iklan kampanye beberapa waktu lalu. Wiranto yang digadang Partai Hanura menebar pesona lewat program unggulannya yang menyoroti tentang kemiskinan. Megawati yang getol-getolnya mengangkat penderitaan “wong cilik” akibat mahalnya harga sembako. Maupun Prabowo dengan kepeduliannya untuk mengangkat kaum petani dan pedagang pasar agar dapat hidup lebih baik dan terlindungi oleh persaingan pasar modern. Tentunya semua calon mempunyai ikon masing-masing.

Namun sepertinya calon presiden yang secara terang-terangan memiliki visi misi untuk memperbaiki lingkungan hidup belum muncul, atau bahkan tidak ada untuk saat ini. Belum ada iklan kampanye capres yang menyoroti masalah lingkungan hidup secara tegas, walaupun dari materi iklan ada sedikit berbau lingkungan hidup, tapi tidak spesifik.

Memang isu lingkungan hidup dapat dikatakan masih kalah dibandingkan dengan isu-isu kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Barangkali ini yang semestinya kita amati. Sebab, melihat kondisi negara kita saat ini masalah lingkungan hidup perlu segera diselesaikan dan dibenahi dengan baik. Apalagi negara kita adalah negara yang rentan adanya bencana alam. Bencana alam sewaktu-waktu mengancam kita baik itu yang terjadi secara alami maupun yang disebabkan oleh ulah tangan manusia sendiri seperti banjir dan tanah longsor.

Dalam konteks ini, negara terutama pemimpin memiliki andil besar dalam upaya penyadaran terhadap bencana alam dan bencana lingkungan bagi seluruh rakyat sesuai dengan amanat Undang - Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997.

Sebenarnya jika kita selidiki secara mendalam isu-isu kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat dapat saja muncul dan bersumber dari permasalahan lingkungan hidup. Seperti misalnya derita korban semburan Lumpur Panas Lapindo yang hingga saat ini masih ada yang terlunta-lunta nasibnya. Janji ganti rugi yang diharapkan dirasa lama dan berbelit-belit prosedurnya.

Belum lagi kasus pencemaran Teluk Buyat yang menyita perhatian publik kala itu hingga saat ini masih belum jelas perkaranya. Masyarakat Buyat Pante yang kemudian harus migrasi ke daerah lain yang lebih aman masih ingin merebut kembali hak-haknya di tempat mereka lama hidup dahulu.

Masalah lain yang saat ini diperjuangkan oleh rekan-rekan aktivis lingkungan bersama masyarakat sekitar adalah tuntutan pengelolaan secara bijak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap. Sebab sejak beroperasinya PLTU itu masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU mengalami penurunan kualitas lingkungan, akibatnya kesehatan mereka terancam oleh debu dari tumpukan batubara yang mengotori perkampungan warga. Yang lebih sering terjadi dan ini bisa dikatakan sebagai bencana musiman ialah bencana banjir dan tanah longsor. Ini memang salah satu faktornya diakibatkan oleh ulah tangan manusia, padahal manusia sendiri yang akan merugi karenanya.

Kejadian-kejadian tersebut merupakan masalah lingkungan hidup yang segera harus diatasi. Walaupun dalam UULH No.23 tahun 1997 negara telah mengatur seperti dalam pasal 5 berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Namun pada prakteknya belum diatur mekanisme yang tegas untuk menyelesaikan konflik-konflik lingkungan terutama untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu.

Kembali pada semaraknya pesta demokrasi tahun ini, kita sama-sama menanti komitmen calon pemimpin yang secara tegas mengangkat isu lingkungan hidup demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera.

*) Mahasiswa Pend. Geografi Universitas Negeri Yogyakarta, Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Geografi Indonesia 2008-2010.

Pedoman dan Ukuran dalam AMDAL

2009-02-03T01:38:00.000-08:00

PEDOMAN DAN UKURAN DALAM AMDAL¹⁾

Oleh: Rudiono²⁾

A. Pengertian AMDAL

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dalam kajian AMDAL, yang nantinya akan dilakukan proses adalah dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat, maka kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun. Apabila dalam suatu rencana kegiatan, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan berdasarkan hasil kajian AMDAL.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 PP no.27 tahun 1999 tentang AMDAL, Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

1) pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

2) eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;

3) proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;

4) proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

5) proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;

6) introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik;

7) pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

8) penerpan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;

9) kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahan negara.

Demikian juga, jika biaya yang diperlukan untuk menanggulangi dampak negatif lebih besar daripada manfaat dari dampak positif yang akan ditimbulkan, maka rencana kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan. Suatu rencana kegiatan yangdiputuskan tidak layak lingkungan tidak dapat dilanjutkan pembangunannya.

Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu: Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Dokumen Ringkasan Eksekutif.

1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)

KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkupserta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDALmeliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secaralebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL.Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologiyang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruanglingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antaraPemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui prosesyang disebut dengan proses pelingkupan.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermatterhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampakdampakpenting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap criteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL):

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

5. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

B. MANFAAT AMDAL

AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable).

C. PEMANGKU KEPENTINGAN AMDAL

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL adalah Pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu criteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

2. Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

3. Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik. Dalam proses AMDAL masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;

a. Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan (beneficiary groups), dan orang atau kelompok yang dirugikan (at-risk groups)

b. Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.

D. KELEMBAGAAN AMDAL

1. Komisi Penilai AMDAL

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL telah memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen AMDAL. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan, kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 9 ayat (1) PP no 27/1999 menyebutkan bahwa Komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) terdiri atas unsur-unsur instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, Departemen Dalam Negeri, instansi yang ditugasi bidang kesehatan, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal, instansi yang ditugasi bidang pertanahan, instansi yang ditugasi bidang ilmu pengetahuan, depatemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, wakil Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, Wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, ahli dibidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Sedangkan pasal 10 ayat (1) Komisi penilai daerah sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) terdiri atas unsur-unsur : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi terkait di Propinsi Daerah Tingkat I, wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Tugas Komisi Penilai AMDAL adalah menilai Kerangka Acuan ANDAL (KA_ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

E. PROSEDUR AMDAL

Prosedur AMDAL terdiri dari:

1. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Yang menjadi pertimbangan dalam penapisan adalah mengacu pada dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib amdal dalam kep-menlh no. 17 tahun 2001 yaitu:

a. Kep-BAPEDAL Nomor 056/1994 tentang Pedoman Dampak penting yang mengulas mengenai ukuran dampak penting suatu kegiatan

b. Referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan oleh beberapa Negara

c. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak negatif penting

d. Beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan wajib AMDAL

e. Masukan dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait

2. Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

3. Proses pelingkupan (scoping)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

4. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

5. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

F. KEWENANGAN DAERAH DALAM PENENTUAN DAFTAR KEGIATAN WAJIB AMDAL

Terdapat dua mekanisme untuk menetapkan wajib AMDAL oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta pada diktum kedua Kep MENLH No. 17/2001, yaitu:

Apabila skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran yang tercantum pada lampiran Kep. Men LH No. 17 tahun 2001 akan tetapi berdasarkan atas pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung, daya tampung lingkungan dan tipologi ekosistem setempat diperkirakan akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dapat mengusulkan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Amdal.
Apabila Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dan/atau masyarakat perlu untuk mengusulkan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Kep Men LH No. 17 tahun 2001, tetapi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dianggap mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, maka Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dan/atau masyarakat wajib mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup akan mempertimbangkan penetapan keputusan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

G. PENYUSUNAN AMDAL

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. Waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan pada umumnya berkisar antara 6 – 18 bulan. Tidak ada besaran biaya standar yang diperlukan untuk menyusun suatu dokumen AMDAL. Biaya tersebut umumnya ditentukan oleh konsultan AMDAL dan tergantung dari beberapa faktor seperti lingkup studi, kedalaman studi, lama studi, para ahli pelaksana studi, dsb.

H. PENILAIAN AMDAL

Sesuai dengan Kep-MENLH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL kewenangan penilaian AMDAL ditentukan sebagai berikut :

Kewenangan AMDAL di pusat diberlakukan pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara, lokasi kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi, wilayah sengketa dengan negara lain, wilayah ruang lautan diatas 12 mil, berlokasi di lintas batas negara.
Kewenangan AMDAL di propinsi diberlakukan bagi kegiatan industri pulp; industri semen dan quarry; industri petrokimia; HPH dan unit pengolahannya; HTI dan pengolahannya; PLTA; PLTU/PLTP/PLTD; bendungan; bandar udara di luar kategori bandar udara internasional; pelabuhan di luar kategori pelabuhan samudra, kegiatan yang berlokasi di lebih dari satu kabupaten/kota; di wilayah laut dengan jarak 4-12 mil.
Kewenangan AMDAL di Kabupaten/Kota diberlakukan bagi kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, jika suatu instansiteknis merupakan pemrakarsa kegiatan, maka haknya sebagai anggota komisi penilai AMDAL menjadi gugur. Dengan demikian instansi teknis tidak ikut sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL, namun duduk sebagai pemrakarsa yang mengajukan dokumen AMDAL. Tim Teknis atau Anggota Komisi Penilai AMDAL dapat melakukan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proses pelingkupan dan kajian dampak atas perintah Ketua Komisi Penilai AMDAL. Pembiayaan untuk peninjauan lapangan dibebankan kepada instansi masing-masing. Batasan waktu 75 hari kerja adalah batasan waktu bagi Komisi Penilai AMDAL untuk memberikan tanggapan atau keputusan tentang dokumen AMDAL di luar waktu perbaikan dokumen yang dilakukan oleh pemraksa. Penyerahan kembali dokumen penyempurnaan ke sekretariat komisi Penilai AMDAL akan dihitung melanjutkan waktu yang digunakan oleh Komisi sebelumnya (penilaian).

I. KEPUTUSAN AMDAL

Pada dasarnya dokumen AMDAL berlaku sepanjang umur usaha atau kegiatan. Namun demikian, dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa apabila kegiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungannya. Dalam hal dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa, maka pemrakarsa dapat mengajukan dokumen AMDALnya kepada instansi yang bertanggung jawab (KLH/Bapedalda/Bagian Lingkungan Hidup daerah) untuk dikaji kembali apakah harus menyusun AMDAL baru atau dipergunakan kembali untuk dipergunakan dalam rencana kegiatannya.

Keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal apabila terjadi pemindahan lokasi atau perubahan desain, proses, kapasitas, bahan baku dan bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain sebelum usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila pemrakarsa kegiatan hendak melaksanakan kegiatannya maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat AMDAL baru.

Masyarakat tidak dapat membatalkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup karena keputusan kelayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Gubernur/Bupati/Walikota.

J. TINDAK LANJUT PASCA AMDAL

RKL-RPL secara berkala disampaikan kepada instansi yang melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan tugas pokoknya dan instansi yang menangani lingkungan hidup di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan pelaksanaan AMDAL yang sudah berjalan dilakukan oleh instansi sektoral dan instansi pengendali dampak lingkungan di pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) melalui pengawasan atas hasil pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (laporan pelaksanaan RKL-RPL triwulan atau semesteran).

K. KASUS AMDAL

Penanganan untuk kegiatan yang sudah berjalan dan belum memiliki AMDAL, dikenakan mekanisme pelanggaran hukum dan tidak bias diputihkan dengan membuat AMDAL dan UKL- UPL. Sanksi yang diberikan untuk kegiatan yang belum memiliki AMDAL tetapi sudah berjalan adalah diantaranya Audit Lingkungan Hidup wajib.

Bila perubahan rute transportasi hanya sedikit yang berubah dan masih dalam lokasi penambangan maka pemrakarsa harus menginformasikan hal tersebut di dalam laporan pelaksanaan RKL dan RPL periodik (Semesteran atau Triwulan). Namun apabila perubahan rute tersebut menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda, maka sesuai dengan Pasal 26 PP 27 tentang AMDAL, maka kegiatan tersebut menjadi batal. Untuk perubahan tersebut maka pemrakarsa harus menyusun AMDAL baru.

Secara prinsip, AMDAL memperhatikan kesatuan ekosistem dari lokasi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, bukan berdasarkan wilayah administratif. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam satu lokasi, bisa dalam beberapa wilayah administratif, maka kegiatan tersebut hanya diwajibkan menyusun 1 dokumen AMDAL (KAANDAL, ANDAL, RKL, RPL). Apabila berada pada lokasi yang berbeda, maka harus disusun dokumen AMDAL yang terpisah, walaupun pemrakarsanya sama. Penilaian dokumen AMDAL yang berada lebih dari 2 kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Propinsi. Khusus kegiatan perkebunan, sesuai KEPMENLH Nomor 40/2000 maka penilaian untuk kegiatan di bidang perkebunan dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Propinsi.

Ketentuan peraturan di bidang AMDAL berlaku untuk semua pihak termasuk pemerintah. Oleh sebab itu proyek-proyek pemerintah yang termasuk kegiatan wajib AMDAL harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Dalam perencanaan pembangunan setiap instansi pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk menyusun dokumen AMDAL. Bagi proyek yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dapat dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk peradilan tata usaha negara terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut.

¹⁾Disarikan dari UU LH No.23 tahun 1997, PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dan Buku Tanya Jawab AMDAL “Menjawab Berbagai Pertanyaan Umum Tentang AMDAL” oleh Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup RI tahun 2004.

²⁾Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2006

Masalah-Masalah Sumber Daya Manusia Indonesia

2009-01-26T06:20:00.000-08:00

Masalah-Masalah Sumber Daya Manusia Indonesia

Oleh: Rudiono

Data arus siswa dari Balitbang Diknas pada 2000 menunjukkan dari sekitar 26 juta anak usia 0-6 tahun, baru sekitar 7,5 juta (27%) yang terlayani berbagai satuan pendidikan prasekolah atau PADU. Anak usia 4-6 tahun yang total jumlahnya 12,6 juta masih sekitar 8 juta (63,4%) yang belum terlayani pendidikannya.

Di samping itu belum semua anak usia 7-15 tahun tertampung di SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) dan SLTP/MTs (Madrasah Tsanawiyah). Untuk tingkat SD/MI (7-12 tahun) baru terlayani 24,4 juta dari 25,8 juta yang berarti ada 1,4 juta anak yang tidak bersekolah di SD/MI atau fasilitas yang ada baru mencakup 94,5% peserta didik.

Sedangkan usia SLTP/MTs (13-15 tahun) baru terlayani 7,29 juta dari 13,1 juta anak yang berarti ada 5,8 juta anak yang tidak sekolah atau cakupan peserta didik baru mencapai 55,7%. Jika melihat retensi kohor (waktu kelahiran sama), anak masuk SD yang langsung dapat melanjutkan sampai perguruan tinggi angkanya lebih rendah lagi.

Yaitu hanya 11,6% pada waktu yang seharusnya. Berarti sekitar 88,4% tertinggal di perjalanan dari jenjang pendidikan terendah, baik karena tinggal kelas, putus sekolah di berbagai jenjang selanjutnya maupun tidak melanjutkan lagi sekolahnya walaupun sudah lulus dari satu jenjang pendidikan.

Sementara itu masalah yang tak bisa diabaikan adalah rendahnya mutu hasil pendidikan. Penduduk buta huruf usia 10 tahun ke atas masih tinggi yaitu sekitar 18,7 juta orang (11%) dan usia 10-44 tahun tercatat 5,9 juta orang. Tingginya angka buta huruf karena masih terus terjadi siswa putus SD di kelas awal (1-3) yaitu 250.000-300.000 per tahun.

Rendahnya mutu hasil pendidikan ini tak berdiri sendiri melainkan tergantung mutu calon siswa sebagai masukan mentah (raw input) sistem pendidikan. Jika bicara kualitas siswa, maka calon siswa pada jenjang pendidikan terendah (SD/MI) adalah anak dini usia.

Masalahnya adalah bagaimana kesiapan bersekolah (school readiness) anak dini usia. Hal ini terlihat jelas pada hasil penelitian Balitbang Dinas Depdiknas pada 1999 yang mengindikasikan tingginya angka mengulang di kelas awal SD (13% di kelas I dan 9% kelas II) diduga karena lemahnya pembinaan anak pada masa dini usia. Dengan kata lain ada korelasi positif antara pendidikan prasekolah dan kesiapan anak memasuki sekolah.

Sedangkan data Depdiknas pada 2000 menyangkut jumlah anak usia 4-6 tahun yang tertampung di TK sekitar 1,6 juta (12%) sementara yang di RA sekitar 0,4 juta (5%). Ini berarti untuk jenjang TK/RA (Raudatul Atfhal) pun di Indonesia masih termasuk eksklusif karena baru dinikmati sebagian kecil masyarakat.

Meskipun Indonesia telah dapat menurunkan jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya (TFR), dari rata-rata 5,6 anak pada tahun 1970, menjadi rata-rata 2,6 anak pada tahun 2003, yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk turun dari 2,3 persen per tahun menjadi 1,4 persen, namun karena jumlah penduduk Indonesia yang besar (219 juta) maka penduduk Indonesia setiap tahun akan bertambah sekitar 3 juta jiwa, sehingga BAPPENAS memproyeksikan pada tahun 2025 penduduk Indonesia akan bejumlah 273,6 juta jiwa (http://www.bkkbn.go.id/ ditfor/download.php?type =p&prgid=6).

Terlihat dengan jelas, bahwa kita ini tidak memiliki plot atau mapping SDM untuk jangka panjang. Strategi yang kita pakai masih dalam level responsif sesaat. Setiap gerakan kita mudah terbaca oleh negara tetangga kita seperti Malaysia atau Singapura. SDM bagi negara kita bukan merupakan aset yang harus di-kembangbiakkan, tetapi lebih merupakan beban yang harus dilepas pada suatu saatnya tiba. Banyak para SDM berpotensi yang sengaja dibikin tidak betah di dalam rumah sendiri sehingga akhirnya terpaksa memilih berkeliaran ke luar negeri. Secara makro, yang beruntung jelas negara lain, karena tanpa susah payah berhasil mendapatkan tenaga terampil. Tanpa melalui proses menanam dan memberi pupuk, tetapi langsung memetik buahnya (Prahoro Nurtjahyo, 2004).

Terkait dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Pertama, Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (open unemployment). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi.

Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun 2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.
Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang.

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM.

Arti Penting Sumber Daya Manusia

2009-01-26T05:49:00.000-08:00

Arti Penting Sumber Daya Manusia

Oleh : Rudiono

Dalam berbagai bidang, sumber daya manusia menjadi pelaku utama yang menggerakkan tata laksana sebuah institusi, maupun negara. Pemerintahan yang berjalan saat ini juga diisi oleh sumber daya manusia yang tentunya adalah orang-orang yang terpilih. Dalam kata lain, mereka yang dapat duduk menjalankan tugas negara itu adalah orang yang memiliki kapabilitas lebih dari pada yang lain.

Namun lain halnya jika praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang berlangsung. Tentunya semua kesempatan itu diisi oleh orang yang memiliki kedekatan khusus dengan atasan dan sanggup mengeluarkan materi lebih dibanding orang lain. Jika praktek ini terjadi maka belum tentu sumber daya manusia yang menduduki posisi itu memiliki kemampuan yang handal seperti yang diharapkan.

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antarnegara. Indonesia dalam kancah persaingan global menurut World Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34), Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40).

Dimensi sumber daya manusia meliputi jumlah, komposisi, karakteristik (kualitas), dan persebaran penduduk (Effendi, 1991). Dimensi tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Selain keterkaitan antara kuantitas dan kualitas yang telah disinggung sebelumnya, komposisi dan persebaran juga sangat penting.

Peranan dan arti penting sumber daya manusia dalam berbagai bidang diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia Pendidikan

Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, pendidikan adalah modal utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia akan berlipat daya guna bila dikelola dan diatur oleh sumber daya manusia yang terdidik dan ahli di bidangnya melalui pengajaran. Hal ini sudah dibuktikan oleh Indonesia dalam rentang sejarah selama ini, bahwasannya Indonesia memang punya kemampuan yang unggul. Sudah saatnya Indonesia berpikir keras sekaligus bertindak nyata dalam memajukan pendidikan.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, faktor pendidikan adalah faktor utama untuk mencetaknya. Untuk itu pelaku-pelaku pencerdas generasi bangsa ini adalah mereka yang benar-benar berkompetensi di bidangnya. Keberadaan guru dan dosen memegang peranan penting dalam proses pembelajaran masyarakat. Dari kerja keras guru dan dosen yang profesional maka tidak mustahil jika hasil yang dicapai juga akan baik bagi peningkatan sumber daya manusia.

Tidak lepas dari kode etik profesi pendidik, dalam kode etik profesi guru poin kedua disebutkan bahwa guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, maka tuntutan yang demikian itu menjadi kewajiban seorang guru untuk melaksanakannya. Guru memegang teguh prinsip ini, sehingga apa-apa yang dilakukan guru dapat menjadi suri tauladan bagi muridnya. Selain itu materi yang diberikan guru benar-benar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Sejalan dengan diberlakukannya sertifikasi profesi pendidik, maka pendidik harus pula memiliki minimal empat kompetensi, diantaranya:

a. Kompetensi paedagogik

Yaitu kompetensi dalam bidang pengajaran. Karena guru berperan sebagai transmitor (penerus) maka kemampuan untuk menyampaikan bahan ajar juga perlu diperhatikan. Kompetensi pada bagian ini perlu ditunjang oleh pendidikan yang menjurus pada bidang keguruan, dalam hal ini lembaga yang dapat mencetak pendidik seperti LPTK (Abin Syamsuddin , 2003)

b. Kompetensi pribadi

Yaitu kemampuan diri pribadi dalam menyikapi masalah masalah pribadinya, termasuk kemampuan kognitif guru. Menurut Gordon dalam Mulyasa (2006), penguasaan materi sebagai konsep kompetensi bidang pengetahuan dan pemahaman serta skill. Secara penguasaan pengetahuan berarti guru mengetahui cara melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai kebutuhannya. Secara penguasaan pemahaman berarti guru memiliki kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Penguasaan skill berarti guru memiliki kemampuan melakukan tugas yang dibebankan padanya.

c. Kompetensi sosial

Yaitu kemampuan guru dalam bergaul dengan lingkungannya. Citra guru di mata masyarakat merupakan suatu cerminan bahwa guru tersebut berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat atau tidak. Sebagaimana disampaikan oleh Moh Surya (1997), guru juga berperan sebagai pekerja sosial (social worker), yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya guru merupakan pioner dalam masyarakat.

d. Kompetensi profesional

Pengertian profesional secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Oleh karena itu seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dimulai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi. Di samping keahlian dan keterampilannya juga perlu diperhatikan mentalitasnya. Selain itu, yang dimaksud profesional adalah kemampuan, keahlian atau keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya sedemikian rupa dalam kurun waktu tertentu yang relatif lama sehingga hasil kerjanya bernilai tinggi dan diakui serta diterima masyarakat (MenPAN, 2002 : 14). Jadi yang dikatakan dengan tenaga profesional itu ialah tenaga yang benar-benar memiliki keahlian dan keterampilan serta sikap mental terpuji, juga dapat menjamin bahwa segala sesuatunya dari perbuatan dan pekerjaannya berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaian semua pihak.

Guru yang profesional, yang menguasai materi pelajaran yang diajarkannya, dan sangat menguasai ilmu mendidik, tentunya memiliki kemampuan menjadikan anak didiknya manusia yang prestatif, memiliki komitmen tinggi, menghargai waktu, serta menghargai ilmu.

Dalam proses belajar-mengajar, guru menempati posisi penting dan penentu berhasil-tidaknya pencapaian tujuan suatu proses pembelajaran. Sekalipun proses pembelajaran telah menggunakan berbagai model pendekatan dan metode yang lebih memberi peluang siswa aktif, kedudukan dan peran guru tetap penting dan menentukan. Sebagai pekerjaan yang mulia dan dituntut profesionalitas yang tinggi maka profesi guru tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Kemajuan pendidikan di Negara ini setidaknya juga ditunjang dari profesionalitas seorang gurunya (Popham dan Baker, 1992:4).

Kembali pada pentingnya sumber daya manusia pendidikan, bahwa generasi yang nantinya akan tercetak tentu melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian dibutuhkan pula sumber daya manusia di bidang pendidikan yang mampu memberikan keterampilannya serta pemahamannya pada peserta didik. Pada akhirnya akan terjadi proses transfer ilmu dan keahlian pada generasi yang berikutnya.

2. Sumber Daya Manusia Pertanian

Negara kita adalah negara yang kaya akan hasil alam yang dapat dimanfaatkan di bidang pertanian. Walaupun sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari perairan, namun tidak dapat disepelekan keberadaan aktivitas pertanian. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, sepertinya pembanguna sumber daya manusia di bidang pertanian sangatlah penting. Komoditi pertanian yang dihasilkan juga akan tergantung oleh sumber daya manusianya disamping faktor alam.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian terus dilakukan oleh pemangku kebijakan (stakeholder) dalam hal ini adalah Departemen Pertanian RI. Pembangunan di sektor Pertanian meliputi peningkatan kualitas SDM petani melalui penyuluhan tata cara bertani yang baik, merupakan program DEPTAN dalam meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang pertanian pada para petani.

Bidang usaha yang paling maju di Indonesia adalah bidang pertanian. Maju dalam arti paling dahulu diusahakan, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha itu paling banyak, serta pengalaman bangsa Indonesia di bidang ini tentunya paling banyak (I Made Sandy, 1985:107).

Di dalam usaha tani kita mengenal istilah 1) petani pemilik, yaitu petani yang mengusahakan sendiri tanahnya. 2) petani penggarap yaitu petani yang mengusahakan tanah orang lain atas dasar bagi hasil. 3) buruh tani ialah orang yang menyewakan tenaganya untuk usaha pertanian.

Dalam kenyataan sehari-hari, pemisahan antara buruh tani dengan petani penggarap ataupun petani pemilik sering tidak mudah. Petani pemilik, yang kebetulan tanahnya sempit, ada yang menyempatkan dirinya untuk menggarap tanah orang lain.

3. Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi

Globalisasi yang membawa perubahan begitu nyata terhadap perkembangan teknologi ternyata perlu diimbangi oleh sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan hasil teknologi ini. Kenyataan saat ini semua sektor sudah tersentuh oleh adanya teknologi. Teknologi merubah cara orang melakukan sesuatu, seperti halnya saat ini proses pencarian informasi cukup mudah dengan hadirnya layanan internet.

Tidak hanya di sektor informasi saja, sektor pertanian, peternakan, kedokteran, pendidikan, perbankan, pemerintahan dan lain sebagainya telah menggunakan alat-alat yang berteknologi baik teknologi sederhana maupun teknologi canggih. Agar dapat bersaing dengan negara lain dalam era globalisasi saat ini, kemampuan manusia Indonesia dalam hal penguasaan teknologi sangat diperlukan. Hal ini mendukung pada pengembangan sektor lain yang tersentuh oleh keberadaan teknologi.

Kenyataan pahit yang diterima Indonesia jangan sampai terus menerus terjadi di kemudian hari. Dijualnya saham Indosat pada korporasi asing berbendera Singapura merupakan kenyataan pahit itu, betapa tidak mampunya Indonesia mengelola usaha dibidang telekomunikasi secara baik sehingga harus dijual sebagian sahamnya ke pihak asing. Memang cukup beralasan, sebab kondisi keuangan negara tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan secara berkesinambungan. Akan tetapi jika kita berpikiran panjang, kita akan hati-hati untuk menjualnya ke pihak luar. Akibatnya ketika kondisi keuangan kita cukup untuk membeli saham yang dulu dijual, investor asing tersebut mematok harga yang sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa politik pasar memang bermain disini.

Teknologi sebagai sumber daya pembangunan yang lain memang menjadi penting pula belakangan ini. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia. Pengalaman-pengalaman negara maju seperti Jerman, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, serta negara-negara industri baru, seperti Korea Selatan dan Taiwan menunjukkan bahwa pertumbuhan mereka sebagian mereka besar didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Beberapa ahli sepakat bahwa pembangunan di Indonesia juga sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Para ahli juga sepakat bahwa kualitas sumber daya manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan baik (Faturochman dan Ambar Widaningrum, 2000).

Sumberdaya dalam bidang teknologi informasi ini, yang seharusnya dan umumnya berasal dari jurusan Informatika ini fenomenanya memang menarik. Lulusan yang dihasilkan dalam setahun bisa mencapai ribuan. Lulusannya juga tidak sedikit yang menganggur. Sementara di sisi lain, para pencari kerja mengeluhkan susahnya mencari orang-orang yang berhubungan dengan informatika ini.

Namun kalau ditelaah lebih jauh, ternyata kuncinya yang dicari adalah yang memahami dan bisa mengimplementasikan, bukan yang memiliki gelar saja. Sehingga tidaklah menjadi aneh, karena tidak semua yang menjadi sarjana informatika berkualitas. Beberapa perusahaan baik dari Eropa dan Amerika tidak jarang mengontak penulis mengenai sumberdaya manusia ini. Termasuk mengerjakan pembangunan sistem informasi. Mereka begitu senang dengan orang Indonesia. Kenapa tidak, standar gaji orang Indonesia secara umum dibandingkan dengan standar gaji mereka rendah lumayan rendah (Jack Febrian, 2007).

4. Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan

Terdapat 3 simpul permasalahan SDM Kesehatan yaitu (1) masalah keterkaitan antara tugas jabatan dengan kompetensinya, (2) masalah pengelolaan yang variatifkhususnya dalam bidang reward, yang tergantung padakemampuan daerah, dan (3) masalah ketidakseimbanganantara rekruitmen, pendayagunaan dan pembinaan di berbagaidaerah khususnya daerah terpencil

Hasil penelitian th. 2000 menunjukkan gambaran : 1) 70,9%perawat dan bidan selama 3 tahun terakhir tidak pernah mengikuti pelatihan, 2) 39,8% perawat dan bidan masih melakukan tugas-tugas non keperawatan, 3) 47,4% perawat dan bidan tidak memiliki uraian tugas secara tertulis, dan 5) belum dikembangkan monitoring dan evaluasi kinerja perawat dan bidan secara khusus (Wasis Budiarto, 2007).

Wisata Bukit Daun View

2009-01-17T04:37:00.000-08:00

Bukit Daun View

Pemandangan yang indah di kaki Bukit Daun cukuplah mengesankan. Hijaunya hamparan daun teh yang memberikan pesona baru kawasan Bukit Daun menambah eksotiknya kawasan ini. Terletak di Kecamatan Bermani Ulu, tidak jauh dari Kampung Melayu (Ibukota Kecamatan). Jaraknya kira-kira 5 km dari Kampung Melayu dan sekitar 25 km dari Kota Curup. Dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat, sehingga memudahkan wisatawan yang ingin menikmati sejuknya udara pegunungan. Disekitar kawasan perkebunan teh kita akan menjumpai sentra produksi komoditas pertanian berupa sayur-sayuran yang dikelola oleh masyarakat.

Panorama Bukit Daun menawarkan sejuta pesonanya, sangat potensial untuk kita kembangkan sebagai salah satu kawasan wisata yang dapat menyuguhkan berbagai keindahan dan kenyamanan dalam melepas lelah. Pembangunan pariwisata daerah Rejang Lebong juga cukuplah menjajikan bila kawasan Bukit Daun menjadi prioritas kedua setelah kawasan Selupu Rejang (Rudy).

Lain Lain

2006-11-10T20:55:00.001-08:00

Kucing itu segera melakukan TEORI BELAJAR KONEKSIONISME

Teori belajar koneksionisme diperkenalkan oleh Thorndike berdasar hasil eksperimennya terhadap seekor kucing. Kucing itu, dalam keadaan lapar, dimasukkan ke dalam sangkar dan di luar diletakkan dagingberbagai tingkah laku untuk bisa keluar sangkar. Pada saat dia tidak sengaja menginjak tombol, pintu sangkar terbuka dan kucing segera memakan daging itu. Setelah percobaan ini dilakukan beberapa kali, tingkah laku kucing untuk keluar dari sangkar semakin efisien. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa belajar dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan, ikatan, atau koneksi netral antara stimulus dan respon. Berdasarkan ini maka teori Thorndike dinamakan ‘teori koneksi’.
Untuk dicapainya hubungan tersebut perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan (trials) dan kegagalan-kegagalan (errors) terlebih dulu. Dengan ini Thorndike mengutarakan bahwa bentuk paling dasar dari belajar adalah ‘trial & error learning’ atau ‘selecting & connecting learning’ dan berlangsung menurut hukum-hukum tertentu.
Hukum-hukum belajar dari Thorndike berdasar hasil eksperimennya terbagi dalam 3 hukum dasar dan 5 hukum tambahan. Adapun hukum dasarnya sebagai berikut:
Hukum kesiapan (the law of readiness)
Hukum latihan (the law of exercise)
Hukum akibat (the law of effect)
Mengenai 5 hukum tambahannya adalah:
Multiple respons.
Sikap (set atau attitude).
Prinsip aktivitas berat sebelah (partial activity/prepotensi of elements).
Response by analogy.
Perpindahan asosiasi (assosiative shifting).

IT’S ME MARGARET

Are you there God? It’s me Margaret is a novel about a girl who grew up with no religion. This novel confronts many part of society who suggested that it was improper book for young, especially for children. The book was wanted to be banned. The contradiction came from pre-teen issues such as buying the first bra for Margaret, having the first period, and liking boys, and also the problem came from the question about the religion at which Margaret would choose.
Judy Blume, after this, always got terrors that comment about her book Are You There God? It’s me Margaret. Actually she had no mean that her book would be a controversial book. She just figured out writing a book in which known to be true. She suggested that the book came right out of her own childhood experiences.
To comment those issues, if the writer is given a job for translating this book before it is introduced to children or young adults in this country, the writer will do that. The risk is that she has to censor some words that are indicated with taboo or dirty words. However, here the writer disagrees if this novel needs a censorship. Maybe it is needed for readers under ten years old, but just a little. For ten years up to adult it’s free. Why? Because the thinks of them will be more and more complex, they will observe and imitated the situation around them. So they need a companion to explain what is going on in this world. The companion has to be patient because those children will not be advised. They feel that they have been boys or girls.
Maybe the first time, it is difficult to receive this book to be read for young adult because people in this country still depend on think about the norms, about taboo’s manner which is avoided. They, of course, will refuse the story of this book. However, to think about their children today who have good education, they should consider the existence of this book to improve sex education. Today’s children are cleverer and smart that they can think and explore their mind and then ask their parents or their teachers or even adults people around them to answer their question. Sometimes, adult’s people or parents or teachers do not suppose that how come a child can ask such a question. Indeed, this is the time to introduce them the world, the real world. Such as Blume’s words, no kid wants to stay a kid. And it’s true; I have observed some children around me, my little sister and her friends. At that time, they were playing together. They played such adults life. They imagined that they were all adults. They cooked, went to work, kept baby, made up themselves like adult’s way, and a surprise was that they had boyfriends and husbands. My little sister is about six years old and her friends are older than her.
The writer guesses that the book, actually, deserves to be read for Elementary students, but they have to get attention from their parents and teachers, of course, to explain them the right way they have to go so that they can be responsible for their life, and be a good human.

Kabupaten Rejang LebongPADA masa kolonial Belanda, nama Rejang Lebong sangat terkenal. Dibandingkan dengan nama Bengkulu, Rejang Lebong jauh lebih dikenal. Kemasyhuran nama kabupaten ini diperoleh lewat bukit-bukit yang mengandung emas di daerah Lebong yang dieksplorasi dan dikapalkan ke Kerajaan Belanda. Emas dari Rejang Lebong turut berperan memakmurkan Negeri Bunga Tulip tersebut.Jika bertanya tentang emas sekarang ini kepada masyarakat Rejang Lebong, jawaban yang didapat cuma senyum kecut menyiratkan keprihatinan. Kejayaan Rejang Lebong sebagai penyimpan logam mulia kini tinggal kenangan. Bijih-bijih emas tersebut kini nyaris tak bersisa. Meskipun demikian masih banyak anggota masyarakat yang mengadu untung sebagai penambang tradisional di goa-goa yang diyakini mengandung sisa-sisa emas.
***
Rejang Lebong memang daerah istimewa. Letaknya yang berada di punggung gugusan Pegunungan Bukit Barisan memberi keuntungan yang besar. Udara sejuk segar. Bukit-bukit hijau sejauh mata memandang. Daerah ini menyenangkan sebagai tempat peristirahatan. Tata kota yang rapi dan suasana kota yang tenang menjadi gambaran umum Kota Curup, pusat kota Rejang Lebong. Udara bersih ini mungkin bisa memberi jawaban atas pertanyaan tentang kekhasan sosok penduduk Rejang Lebong, khususnya Curup. Penampilan gadis-gadis Curup terlihat istimewa. Tubuhnya terbilang tinggi untuk ukuran orang Melayu dan berkulit putih. Sepintas ayuk-ayuk ini mirip dengan sosok Mojang Priangan di Jawa Barat.
Rejang Lebong adalah daerah agraris. Tanahnya yang subur mampu memproduksi hasil bumi yang melimpah. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau sektor pertanian menjadi kontribusi utama sebesar Rp 844 milyar dari total kegiatan ekonomi 1999 yang nilainya Rp 1,5 trilyun.
Di sepanjang jalan protokol menuju Rejang Lebong dari arah Kota Bengkulu yang berliku-liku dan naik turun, terlihat betapa kabupaten ini kaya akan hasil pertanian seperti padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, dan jenis-jenis tanaman perkebunan. Memasuki Kecamatan Kepahiang, tanaman kopi menghampar di kanan-kiri jalan. Sela-sela pekarangan rumah penduduk yang kebanyakan terbuat dari kayu khas rumah adat suku Rejang ini banyak dijumpai biji-biji kopi yang sedang dijemur.
Kopi memang menjadi komoditas primadona Rejang Lebong. Areal kebun kopi seluas 58 ribu hektar selain terdapat di Kecamatan Kepahiang juga terdapat di Kecamatan Curup dan Kecamatan Lebong Selatan. Jenis kopi yang ditanam petani adalah kopi robusta, sementara kopi arabika sebagian besar dikelola oleh perusahaan swasta.
Sebenarnya dari segi mutu dan hasil produksi, kopi arabika jauh lebih baik. Petani jarang menanam jenis arabika karena jenis ini hanya tumbuh baik pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Pedagang yang kebanyakan berasal dari Sumatera Selatan dan Lampung membeli langsung dari petani apabila musim panen tiba. Sayangnya, petani sering menjual kopi yang belum tua benar, terlebih lagi apabila terdesak oleh kebutuhan, sehingga harganya menjadi rendah.
Ekspor kopi dari Rejang Lebong sampai sekarang hanya dilakukan oleh satu eksportir. Tahun lalu daerah ini mampu mengekspor kopi sebanyak 459 ton dengan nilai 317.900 dollar AS. Komoditas lain di Rejang Lebong yang mampu menembus pasaran dunia selain kopi adalah jahe. Jenis tanaman rimpang ini selain dipasarkan dalam bentuk jahe segar, juga dijual dalam bentuk jahe asinan terutama ke Jepang.
Meskipun yang mampu menembus pasaran ekspor adalah kopi dan jahe bukan berarti tidak ada komoditas perkebunan lain di Rejang Lebong. Di dataran tinggi Kabawetan terdapat areal kebun teh seluas 816 hektar milik perusahaan swasta. Selain itu, petani juga ada yang berkebun tanaman panili, karet, kayu manis, dan aren yang tahun 2000 masing-masing menghasilkan di atas dua ribu ton.
Dunia usaha di kabupaten yang mempunyai pendapatan per kapita Rp 3,4 juta ini didominasi oleh industri rumah tangga dengan bahan baku hasil bumi. Di sini sektor pertanian memegang peranan juga. Indus-tri kecil seperti pengolahan ma-kanan, kerajinan rotan, pengolahan jahe, atau pembuatan kopi bubuk, seperti yang tampak pada papan-papan iklan kecil di sepanjang jalan mampu memenuhi permintaan lokal.
Masih di sekitar sektor pertanian, Rejang Lebong ternyata juga berpotensi dalam bidang perikanan, terutama perikanan air tawar. Sebagai daerah pegunungan, kabupaten seluas 410.980 hektar ini banyak memiliki perairan umum seperti danau, waduk, dan sungai-sungai yang berpotensi ikan cukup besar. Selain dari penangkapan di perairan umum, ikan banyak dibudidayakan di kolam ikan biasa, keramba, kolam air deras, dan mina padi. Tahun 2000 lalu, total produksinya 3.695 ton. Perikanan air tawar ini terus dikembangkan dengan dibangunnya enam balai benih.
Keberuntungan Rejang Lebong atas kemurahan alam bukannya tanpa kekurangan. Topografi tanahnya yang bergelombang menyimpan potensi timbulnya tanah longsor atau banjir. Tahun 2000 lalu, misalnya, hujan deras pada bulan November menyebabkan banjir yang rendaman airnya merusak ratusan hektar persawahan. Konservasi ekosistem sumber daya alam memang mutlak diperhatikan mengingat kabupaten ini memiliki kawasan hutan sebesar 56,7 persen dari total lahan. Terlebih lagi, di kawasan penyangga (buffer zone) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), yang memanjang melintasi empat provinsi di bagian barat Pulau Sumatera. TNKS di Rejang Lebong sejak sebelum ditetapkan sebagai penyangga (1990) sudah menjadi kantung-kantung permukiman penduduk yang rentan menjadi penyebab kerusakan hutan eksotis ini. (Yoseptin T Pratiwi/Litbang Kompas)